Landasan Hukum

  1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan  Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan
  2. SE Mendikbud No. 1 Thn. 2020 tentang Kebijakan  Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik & Pelaksanaan PPDB Thn.Ajaran 2020-2021 Juknis PPDB, penetapan zona, tidak menggunakan nilai UN/nilai ujian lainnya pada jalur afirmasi dan zonasi ; Kewajiban melakukan sosialisasi, melaporkan, dan koordinasi PPDB
  3. SE Mendikbud No. 4 Thn. 2020 tentang Pelaksanaan    Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 : Mekanisme PPDB mengikuti   protokol kesehatan Covid-19,  mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah; PPDB pada Jalur Prestasi berdasarkan: akumulasi nilai rapor; prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah; Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud menyediakan  bantuan     teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring.
  4. SE Mendikbud No.1 Thn. 2021 tentang Peniadaan UN Tahun 2021 :

         PPDB dilaksanakan sesuai Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK; Pusat Data dan Informasi Kemendikbud menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPD secara daring.

  5. SE Mendikbud No. 3 Thn. 2021 Tentang Pelaksanaan PPDB:

    Penerbitan Peraturan Pemda Petunjuk Teknis PPDB difasilitasi Kemendagri; Penetapan zonasi; Koordinasi dengan BMPS; Tidak ada jual beli kursi