Berita PERSYARATAN

PERSYARATAN

  • Dokumen Persyaratan Umum (dokumen yang wajib dipenuhi semua jalur PPDB:
    • Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP, atau surat keterangan telah menyelesaikan program pendidikan/kartu peserta ujian sekolah, jika ijazah belum terbit;Akta kelahiran/Kartu Identitas Anak, dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, dan belum menikah;Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia dan ijazah, atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan, kecuali bagi yang akan melanjutkan ke SMPLB dan SMALB, menyertakan ijazah SDLB atau SMPLB;Kartu Tanda Penduduk orang tua peserta didik;Kartu Keluarga yang menerangkan domisili Calon Peserta Didik; dan
    • Dokumen Surat Tanggung Jawab Mutlak atau Pakta Integritas orang tua yang menyatakan data Calon Peserta Didik asli, dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan, dibubuhi materai dan ditanda tangan orang tua (format dapat diunduh pada website PPDB).
  • Dokumen Persyaratan Khusus
    1. Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Calon Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun, bagi pendaftar Jalur Afirmasi, jalur zonasi;
    2. Bagi Calon Peserta Didik yang tinggal dengan wali/tidak tinggal dengan orang tua, memenuhi ketentuan:
    a. telah berdomisili paling singkat satu tahun, dibuktikan dengan kesesuaian data Kabupaten/Kota pada Kartu Keluarga dengan sekolah asal pada saat kelas 9 (sembilan);
    b. kesesuaian nama wali pada buku rapor/ijazah;
    c. melampirkan surat kematian dari RT/RW tempat orang tua meninggal (bagi Calon Peserta Didik yang orang tuanya telah meninggal dunia);
    d. melampirkan surat/akta cerai dari instansi berwenang, (jika orang tua telah bercerai);
    e. wajib melampirkan Surat Pernyataan Tidak Keberatan dan Surat Kuasa Pengasuhan dari kepala keluarga yang menerima peserta didik untuk berdomisili, dan tercantum dalam Kartu Keluarganya.

ketentuan nomor huruf a, huruf b, dan huruf c hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik lulusan tahun berjalan, tidak diperuntukkan bagi lulusan tahun sebelumnya dan calon peserta didik yang berasal dari SMP/MTs berasrama (Boarding School);

3. Kartu Keluarga yang diperbaharui karena ada perubahan anggota keluarga sehingga terbit kurang dari satu tahun, wajib melampirkan fotocopy Kartu Keluarga sebelumnya atau melampirkan surat keterangan dari RT dan RW yang menjelaskan berapa lama yang bersangkutan telah menetap.
4. Domisili Calon Peserta Didik dapat didasarkan alamat rumah pada Surat Keterangan Domisili jika Calon Peserta Didik tersebut adalah korban bencana alam/sosial (korban banjir, longsor, gempa bumi, gunung meletus/huru hara) yang mengakibatkan calon peserta didik pindah alamat karena evakuasi/mitigasi ke daerah yang aman, atau calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali, dan belum/tidak disertai perubahan Kartu Keluarga;
5. Bagi pemilik Kartu Keluarga yang data alamatnya tidak lengkap (tidak memiliki nama jalan hingga nomor rumah), wajib memotret rumahnya dengan hasil foto nampak depan rumah terfoto lengkap /utuh, diunggah ke website PPDB;Data nilai rapor aspek kognitif semua mata pelajaran semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima), bagi pendaftar jalur nilai rapor (SMA);

  • Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:
  • Pemerintah Pusat;
  • Pemerintah Daerah;
  • Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
  • Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau
  • lembaga lainnya.
    8. Surat penugasan untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dengan titimangsa paling lama satu tahun, dengan ketentuan:
      • diterbitkan oleh kepala instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memberi tugas; danPerpindahan tugas orang tua/wali hanya berlaku bagi perpindahan tugas antar Provinsi, Kabupaten atau Kota.

    9. Surat keterangan dari kepala sekolah dan Surat Keputusan tugas mengajar bagi anak tenaga pendidik/kependidikan.
    10. Terdaftar dalam data resmi daftar warga tidak mampu dari Dinas Sosial yakni terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kesiskinan Ekstrem (P3KE) dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari pemerintah pusat atau daerah meliputi:
    • Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Program Indonesia Pintar yang terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Keabsahan keikutsertaan Program Indonesia Pintar (PIP) dapat diverifikasi melalui website Puslapdik: pip.kemdikbud.go.id dengan memasukkan NISN (Nomor Induk Sekolah Nasional) dan NIK (Nomor Induk Keluarga); atau
    Kartu Program Keluarga Harapan/Kartu Keluarga Sejahtera/Kartu Beras Sejahtera/Kartu Sembako Murah/bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Daerah yang terdaftar pada DTKS Dinas Sosial.
    11. Bagi warga masyarakat dalam kategori terlantar, miskin, yatim/yatim piatu, yang menetap di Panti Asuhan, dapat melampirkan surat keterangan dari pimpinan pondok Panti Asuhan dan terdaftar pada data Dinas Sosial.
    12. Bagi warga masyarakat keluarga ekonomi tidak mampu yang tidak terdaftar pada Dapodik maupun DTKS, dapat melampirkan surat hasil musyawarah kelurahan bahwa yang bersangkutan telah terdaftar dalam ajuan DTKS yang ditandatangani kelurahan dan kecamatan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Post

DAFTAR ULANGDAFTAR ULANG

TATA CARA REGISTRASI (DAFTAR ULANG) PESERTA DIDIK BARU TAHAP 1 TAHUN 2024/2025 SMA NEGERI 24 BANDUNG Berdasarkan Pengumuman Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahap 1 untuk jalur afirmasi